jelaskan mengenai perubahan sistem pemerintahan yang terjadi diindonesia sejak dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945

 Pembagian kekuasaan pada tingkat
pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud
adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri
atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif ) menjadi enam
kekuasaan negara.
1)
Kekuasaan konstitutif, yaitu kek
uasaan untuk mengubah dan
menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam
Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang
mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.”
2)
Kekuasaan eksekutif, y
aitu kekuasaan untuk menjalankan undangundang
dan
penyelenggraan
pemerintahan
negara.
Kekuasaan
ini
dipegang
oleh Presiden
sebagaimana ditegaskan
dalam Pasal
4 ayat
(1)
UUD
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1945
yang
menyatakan
bahwa
“Presiden
Republik
Indonesia
memegang kekuasaan
pemerintahan
menurut
Undang-Undang Dasar.”
3)
Kekuasaan legislatif
, yaitu kekuasaan untuk membentuk undangundang.
Kekuasaan
ini dipegang oleh Dewan
Perwakilan
Rakyat
sebagaimana
ditegaskan
dalam Pasal
20 ayat
(1) UUD Negara
Republik

Indonesia
Tahun
1945
yang
menyatakan
bahwa
“Dewan
Perwakilan
Rakyat
 memegang kekuasaan
membentuk
undang-undang.”
4)
Kekuasaan yudikatif a
tau disebut kekuasaan kehakiman yaitu
kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah
Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam
Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
Kelas X SMA/MA/SMK/MAK
menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara,
dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
5) Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan
dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam
Pasal 23 E  ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa
Keuangan yang bebas dan mandiri.”
6)
Kekuasaan moneter
, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan
melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran
sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah.
Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di
Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “negara
memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan,
tanggung jawab, dan indepedensinya diatur dalam undang- undang.”