Teks eksposisi tentang politik yang singkat

salah satu contoh teks eksposisi tentang politik
Hindari Caleg Pelaku Korupsi
Partai politik yang akan mengikuti pemilihan umum tahun 2014, harus
mempunyai standar pencalonan anggota legislatif yang tegas dan ketat.
Kriteria calon anggota legislatif (caleg) mesti jelas dan bisa menjadi
instrumen yang bisa mencegah calon-calon bermasalah masuk.
Calon yang pernah tersangkut masalah korupsi atau pelanggar HAM,
misalnya, tidak boleh masuk daftar. Hal itu penting untuk memastikan
wakil rakyat itu benar-benar bukan orang bermasalah, tetapi figur-figur
yang punya integritas.
Tentu saja masing-masing parpol harus punya mekanisme fit and proper
test-nya sendiri. Soal kriteria tidak harus sama bagi semua parpol. Namun
paling tidak, ada hal-hal prinsip yang mesti dipakai semua parpol dalam
menjaring calegnya.
Ini penting mengingat survei telah membuktikan bahwa parlemen, baik di
pusat maupun di daerah, adalah lembaga terkorup, demikian ujar Wakil
Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jojo Rohi,
terkait dengan kriteria dalam memilih calon legislatif oleh setiap partai
politik yang akan bersaing dalam pemilu tahun 2014.
Standardisasi caleg sangat diperlukan karena partai mesti membuat kriteria
yang jelas dan tegas tentang siapa saja orang yang layak diusung menjadi
caleg partainya. Hal-hal prinsip yang harus dimuat dalam kriteria caleg
salah satunya adalah antikorupsi. Konsekuensinya, caleg yang punya track
record pernah terlilit kasus korupsi tidak boleh diusung sebagai caleg.
Selain antikorupsi, yang harus dipertimbangkan adalah sikap moral dari
bakal caleg. Bila yang bersangkutan terbukti pernah punya selingkuhan
atau berpoligami, semestinya tidak dapat diusung sebagai caleg.
Sementara itu, pelanggar HAM, merupakan satu bagian dari agenda
reformasi yang hingga kini belum tuntas. Pelanggar HAM dalam bentuk
apa pun tak dapat dicalonkan sebagai caleg karena fungsi wakil rakyat
salah satunya adalah melakukan advokasi terhadap pelanggaran-
pelanggaran HAM melalui legislasi. Ironis bila pelanggar HAM
mengadvokasi pelanggaran HAM.