jelaskan tentang pembagian kekuasaan secara horizontal

Pembagian Kekuasaan di Indonesia
Kelas X SMA
PPKn
Kurikulum 2013

Kekuasaan secara Horizontal meliputi,

1. Kekuasaan Konstitutif (MPR)
    Diatur dalam pasal 3 ayat 1

2. Kekuasaan Eksekutif (Presiden)
    Diatur dalam pasal 4 ayat 1

3. Kekuasaan Yudikatif (MA dan MK)
    Diatur dalam pasal 24 ayat 2

4. Kekuasaan Eksaminatif / Inspektif (BPK)
    Diatur dalam pasal 23E ayat 1


Kekuasaan secara Vertikal meliputi,

1. Desentralisasi
⇒ penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada pemerintahan daerah
    otonom, diatur dalam pasal 18 ayat 5

2. Sentralisasi
⇒ penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada pemerintahan pusat

Materi pembagian kekuasaan 
kelas X

secara horizontal kekuasaan dibagi jadi 6
a) Konstitutif (Mengubah/menetapkan UUD oleh MPR/ Pasal 3 ayat 1 UUD)
b) Eksekutif (Melaksanakan UU oleh Presiden, wakil dan menterinya/pasal 4 ayat 1 UUD)
c) Legislatif (Membuat UU oleh DPR/Pasal 20 ayat 1 UUD)
d) Yudikatif (Mengadili pelanggaran UU dan mengawasi jalannya UU oleh MA, MK/Pasal 24 ayat 2 UUD)
e) Eksaminatif (Memeriksa keuangan oleh BPK/pasal 23e ayat 1 UUD)
f) Moneter (Menetapkan kebijakan moneter oleh BI/Pasal 23D UUD)